MEREK ANDA, ASET ANDA

Sudahkah Dilindungi Secara Hukum?

Medan – Dalam dunia usaha yang semakin kompetitif, merek bukan lagi sekadar nama, logo, simbol, atau tanda yang ditempatkan pada suatu produk. Merek merupakan bagian penting dari identitas suatu usaha sekaligus dapat memiliki nilai ekonomi yang terus berkembang seiring dengan reputasi dan kepercayaan konsumen.

Bagi pelaku usaha, membangun sebuah merek membutuhkan proses yang tidak singkat. Nama, logo, desain, dan identitas suatu produk dapat menjadi pembeda dari produk atau jasa milik pihak lain. Karena itu, ketika sebuah merek telah memiliki nilai komersial, pertanyaan yang tidak kalah penting adalah: apakah merek tersebut sudah mendapatkan pelindungan hukum?

Dalam perspektif Kekayaan Intelektual (KI), merek merupakan salah satu bentuk hak yang berkaitan dengan hasil kemampuan intelektual manusia dan memiliki hubungan erat dengan kegiatan perdagangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menempatkan merek sebagai bagian penting dalam kegiatan ekonomi, perdagangan, persaingan usaha, serta pelindungan konsumen. Undang-undang tersebut saat ini berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.

Merek Bukan Sekadar Nama

Secara hukum, merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, antara lain berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Dengan demikian, sebuah merek mempunyai fungsi penting untuk membedakan barang atau jasa dari satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya.

Dalam praktik bisnis, fungsi tersebut kemudian berkembang menjadi bagian dari identitas dan reputasi usaha. Konsumen dapat mengenali suatu produk melalui mereknya dan menghubungkannya dengan kualitas, pengalaman, maupun reputasi tertentu.

Tidak mengherankan apabila merek kemudian dapat berkembang menjadi aset tidak berwujud (intangible asset) yang mempunyai nilai ekonomi.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga menjelaskan bahwa merek bukan sekadar simbol atau nama, tetapi dapat menjadi aset yang dikembangkan melalui berbagai bentuk pemanfaatan, termasuk lisensi, waralaba (franchising), co-branding, dan brand extension.

Mengapa Merek Perlu Didaftarkan?

Salah satu prinsip penting dalam sistem hukum merek Indonesia adalah bahwa pelindungan hak eksklusif atas merek berkaitan dengan pendaftaran.

Merek yang telah terdaftar memperoleh hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya. Berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2016, merek terdaftar memperoleh pelindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

DJKI juga menegaskan bahwa pendaftaran memberikan dasar bagi pemilik merek untuk menggunakan mereknya, memberikan izin penggunaan kepada pihak lain, maupun melarang pihak lain menggunakan merek tersebut tanpa izin.

Artinya, membangun merek tanpa memikirkan aspek hukumnya dapat menimbulkan risiko bagi pelaku usaha.

Sebuah nama atau logo mungkin telah digunakan bertahun-tahun, tetapi apabila belum mendapatkan pelindungan sesuai sistem pendaftaran merek, posisi hukumnya dapat berbeda dengan merek yang telah terdaftar.

Prinsip First to File: Siapa yang Mendaftarkan Lebih Dahulu?

Salah satu hal penting yang perlu dipahami masyarakat adalah prinsip first to file dalam sistem pendaftaran merek.

Secara sederhana, prinsip ini menempatkan pendaftaran sebagai hal yang sangat penting dalam memperoleh hak atas merek. DJKI pada 2026 bahkan menekankan bahwa perkembangan teknologi AI yang memungkinkan penciptaan nama, logo, dan identitas visual secara cepat semakin membuat prinsip first to file relevan bagi kepastian hukum merek.

Karena itu, pelaku usaha sebaiknya tidak hanya memikirkan apakah suatu nama merek menarik secara bisnis, tetapi juga melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kemungkinan adanya merek yang sama atau memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar.

DJKI menyediakan akses untuk memeriksa merek yang telah terdaftar maupun yang sedang dalam proses melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI).

Tidak Semua Merek Dapat Didaftarkan

Pendaftaran merek bukan berarti setiap nama atau logo secara otomatis akan diterima.

UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur sejumlah alasan penolakan. Salah satunya berkaitan dengan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

DJKI menjelaskan bahwa penilaian mengenai persamaan tidak semata-mata didasarkan pada kelas merek, tetapi harus dilihat melalui pemeriksaan substantif secara keseluruhan.

Karena itu, sebelum menginvestasikan sumber daya yang besar untuk membangun suatu merek, pelaku usaha perlu mempertimbangkan aspek hukum sejak awal.

Merek sebagai Aset dalam Hukum Bisnis

Dalam perspektif hukum bisnis, merek memiliki posisi yang menarik karena berada di antara aspek hukum dan aspek ekonomi.

Merek yang telah memperoleh reputasi dapat menjadi bagian dari strategi pengembangan usaha. Pemilik merek dapat memanfaatkannya melalui berbagai mekanisme hukum dan bisnis, termasuk pemberian lisensi dan pengembangan waralaba.

Dengan demikian, pelindungan merek bukan hanya berkaitan dengan mencegah pihak lain menggunakan nama atau logo yang sama. Pelindungan tersebut juga berkaitan dengan bagaimana sebuah aset kekayaan intelektual dapat dikelola, dimanfaatkan, dialihkan, dan dikembangkan secara legal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Kekayaan Intelektual memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan dunia usaha.

Bagaimana Jika Merek Digunakan Pihak Lain?

Permasalahan dapat muncul ketika pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan yang menimbulkan persoalan hukum.

Dalam kondisi demikian, pemilik merek perlu melihat terlebih dahulu status pendaftaran, jenis barang atau jasa, bentuk penggunaan, tingkat persamaan, serta ketentuan hukum yang relevan.

UU Nomor 20 Tahun 2016 menyediakan mekanisme hukum terkait pelindungan dan penegakan hak atas merek, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang tersedia.

Karena itu, pelindungan merek sebaiknya tidak berhenti pada tahap mendaftarkan merek, tetapi juga dilanjutkan dengan pemantauan dan penegakan hak apabila ditemukan dugaan pelanggaran.

Merek di Era Digital dan AI

Perkembangan teknologi digital juga membawa tantangan baru terhadap pelindungan merek.

Saat ini, seseorang dapat menggunakan teknologi AI untuk menghasilkan berbagai nama, logo, desain, maupun identitas visual dalam waktu yang sangat singkat. Kondisi ini dapat meningkatkan kreativitas sekaligus menimbulkan persoalan baru mengenai kemiripan dengan merek yang telah ada.

Dalam konteks tersebut, pelaku usaha tidak cukup hanya bertanya:

“Apakah nama ini bagus?”

Tetapi juga perlu bertanya:

“Apakah nama ini tersedia secara hukum untuk saya gunakan dan daftarkan?”

Pertanyaan kedua menjadi semakin penting ketika sebuah merek hendak dikembangkan menjadi usaha jangka panjang.

Perspektif Akademik: Merek Harus Dipandang sebagai Investasi Hukum

Dari perspektif akademik, Edo Maranata Tambunan, S.H., M.H., Dosen Hukum Tata Negara Program Studi Hukum Universitas Murni Teguh, memandang bahwa kesadaran hukum terhadap merek perlu dibangun sejak seseorang mulai menciptakan dan mengembangkan sebuah usaha.

“Merek seharusnya tidak dipandang hanya sebagai identitas komersial, tetapi sebagai aset kekayaan intelektual yang memiliki konsekuensi hukum dan nilai ekonomi. Karena itu, sejak sebuah usaha mulai membangun identitasnya, aspek pelindungan hukum terhadap merek juga perlu dipikirkan. Mendaftarkan merek bukan sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan bagian dari strategi memberikan kepastian dan pelindungan terhadap aset usaha.”

Menurutnya, pemahaman mengenai merek juga penting bagi mahasiswa hukum karena perkembangan dunia usaha membuat hukum Kekayaan Intelektual semakin berkaitan dengan praktik bisnis.

“Bagi mahasiswa hukum, persoalan merek menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana hukum bekerja dalam melindungi kepentingan ekonomi, mencegah konflik, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan konsumen.”

Dasar Hukum Pelindungan Merek

Beberapa dasar hukum utama yang relevan dalam pembahasan merek di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai hak atas kepastian hukum dan hak milik serta dasar perekonomian nasional.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai regulasi utama mengenai merek dan indikasi geografis.
3. Paris Convention dan TRIPs Agreement, sebagai bagian dari kerangka internasional yang berkaitan dengan pelindungan kekayaan intelektual dan telah menjadi bagian dari konteks hukum kekayaan intelektual Indonesia. UU Merek sendiri dalam konsideransnya mengaitkan pengaturannya dengan perkembangan perdagangan global dan kewajiban internasional Indonesia. 

Merek Anda, Aset Anda

Pada akhirnya, membangun sebuah merek bukan hanya persoalan kreativitas dan strategi pemasaran. Di dalamnya terdapat nilai ekonomi, identitas usaha, reputasi, dan kepentingan hukum.

Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan generasi muda yang sedang membangun bisnis, kesadaran untuk memikirkan pelindungan merek sejak awal menjadi bagian penting dari pengelolaan usaha secara profesional.

Merek yang dibangun dengan susah payah sebaiknya tidak dibiarkan tanpa pelindungan hukum.

Karena itu, sebelum membangun merek menjadi sebuah aset bisnis yang besar, pertanyaan sederhananya adalah:

“Merek Anda, Aset Anda — Sudahkah Dilindungi Secara Hukum?”

Penulis: Edo Maranata Tambunan, S.H., M.H.
Editor: Tim Publikasi Prodi Hukum UMT
Sumber: Prodi Hukum UMT Press